tahapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional. tahapan perencanaan pembangunan nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. go. Buku ini cocok untuk dijadikan referensi bagi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari empat tahapan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan. Kekuatan, Kekurangan, Peluang Dan Ancaman Pada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan keempat ( final) dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Holistik - Tematik Terintegrasi Spasial KONSEKUENSI PENDEKATAN PERENCANAAN Kejelasan Pelaksana Kegiatan •Siapa berbuat apa (K/L, BUMN, Pemda, Swasta) •Memiliki indikator yang jelas dan terukur •Tahapan kegiatan prioritas Sasaran Pembangunan •Fokus pada pencapaian prioritas. Fokus paper ini adalam membahas prosedur penyusunan RKP internal Kementerian PPN/Bappenas yang mampu mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan pembangunan antar bidang dan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. 6056 : 24 HLM. Tanggapan . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. alan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang den-gan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. HR. BAB IV : ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA JANGKA PANJANG BAB V : PENUTUP Pasal 4 Rencana. Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. Secara umum perencanaan merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Sebagai tahapan awal, tahapan perencanaan akan menjadi pedoman dan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. 5 Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pasal 14 1 Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program. Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP, 1 tahun), dilaksanakan. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan. Dari musrenbang ini diharapkan akan menghasilkan. Penggunaan dana desa tahun 2023 lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi. Pasal 9 (1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. Rencana. Selasa, 12 September 2023 CariMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional REPUBLIK INDONESIA Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2020. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 56 . Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip yaitu: merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing,. Pembangunan Arsitektur SPBE Kementerian; b. (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a. KPBU dan Perencanaan. Empat tahapan yang dimaksud diantaranya penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Pengkajian yang lebih cermat akan mencakup strategi pembangunan, teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, diagram yang menggambarkan proses. Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 4) Pembukaan oleh. Sebagaimana telah disampaikan, dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adala Undang-undang No. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: [email protected] Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. 1 Indikator Hasil Komponen 2: Integrasi Perencanaan untuk Pembangunan Perkotaan 51 Tabel 6. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; e. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; h. d. Dokumen perencanaan pemerintah meliputi, namun tidak terbatas, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) dan/atau Rencana Strategis. Pasal 8 . 1. Peluncuran tahap kedua dukungan Inggris terhadap inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Anne-Marie Trevelyan, dalam kunjungannya ke. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. erencanaan dan penganggaran antara lain mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system pembangunan nasional, yang mengatur tahapan perencanaan dan Undang-Undang No 32. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan daerah di samping menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2014 I-3Keluaran Sedangkan keluaran dari kegiatan ini diharapkan dapat tersusun laporan naskah akademis yang berisi rekomendasi revitalisasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat beberapa isu strategis antara lain : 1. Penyusunan. Tahap Penyusunan Rencana, yaitu menyusun rancangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 7. . Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan Rencana ; Penetapan Rencana ; Pengendalian Pelaksanaan Rencana ; Evaluasi Pelaksanaan Rencana; 12 Skema Penyusunan RPJPD. Ditulis Oleh : B. a. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA 7. Perencanaan dan penganggaran APBN. Perencanaan Pembangunan Nasional. 22. Prinsip dasar penyusunan program terpadu 2. BAB 2 PEMBAHASAN 2. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Indonesia yang mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. Sistem jaringan jalanWe would like to show you a description here but the site won’t allow us. Peraturan Menteri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. pengusulan dan penilaian keluaran dokumen kinerja Pejabat Fungsional Perencana (Perencana). bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi. 24. Unduh Rencana Pembangunan Jangka Menengah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan Tahapan Perencanaan 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganugerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Empat proses perencanaan tersebut memiliki pendekatan dan cara tersendiri, yaitu: 1. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Slide - 6 PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024 2 Integrasi dgn Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden terpilihUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari empat tahapan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. evaluasi pelaksanaan rencana. RPJPD;. penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study); b. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (20) Undang-undang No. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencanapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah UU No. c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah. Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan. Senin, September 25, 2023. UU Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional a. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan perencanaan yang baik dan pengerahan sumber daya yang tepat. Tahap Penyusunan Rencana Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l ayat(2l,pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh). penetapan rencana; c. Pengertian Perencanaan Pembangunan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 5 tahun), Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik, sama halnya dengan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan 2 bulan pasca Kepala Daerah dilantik. perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, keadilan dalam sistem pendidikan, sistem pendidikan nasional, kebijakan, dan strategi pendidikan di Indonesia. id, di awal kemunculannya, Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi. id. Selain tahapan perencanaan tersebut di atas, pemerintah telah mencanangkan. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MATA KULIAH 1. Kedua, PROPENAS. Program . Deskripsi Mata Kuliah. Tiga tahapan pembangunan nasional menuju Visi Indonesia 2045 disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). /tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Nagari, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah / Antar Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi. Peran Penting Informasi Geospasial Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial. kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. . Pasal 13 1 RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. Bab II. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. d. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu :SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Program pembangunan infrastruktur dibagi dalam 3 tahapan, yaitu program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan. Sebagai salah satu fungsi manajemen dari empat fungsi manajemen. Definisi perencanaan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi. Liputan6. 25 Tahun. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaPerencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 24. Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber. Pertama, Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang diganti menjadi Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Penyusunan Dokrenda melalui SIPD; 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan. Evaluasi pelaksanaan rencana. g. Prioritaskan Peningkatan Kualitas Anak Dalam Pembangunan, Bappenas Luncurkan Hasil Studi terkait Kesejahteraan Anak. BAB III Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 3 – Pasal 7). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-. Lebih jauh, berikut ini adalah tahapan pembangunan nasional pada masa orde baru: Baca juga dua artikel terkait berikut ini: 1) Pengertian Pembangunan Nasional, Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pasal 8 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi : a. 08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi. penyiapan rancangan awal rencana pembangun an; b. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Peraturan ini juga mencakup. proses penyusunan programa penyuluhan kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7. go. Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: [email protected] ketahanan ekonomi, revolusi mental, hingga lingkungan hidup turut menjadi prioritas. Terdapat lima pendekatan dalam proses perencanaan menurut SPPN, yaitu pendekatan politik,. Jika melihat isi, pada dasarnya PP mengatur tahapan penganggaran dalam APBN. Rita Erawati SUHARSO MONOARFA Berdasarkan UU No. perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: 1) Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; 2) Musyawarah perencanaan. Berdasarkan definisi tersebut pembangunan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. SIKLUS PERENCANAAN SECARA UMUM & TAHAPAN PROSES PERENCANAAN Dwinsani Pratiwi Astha, ST. RPJMD; dan c. HR. Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. PP No. Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan Rencana Strategis mereka. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah; Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal. melakukan tahapan penyusunan RUU tentang SPPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Jakarta (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan terdapat kelemahan model pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem. Tingkatan Perencanaan Pembangunan. Tahap awalnya aktivitas perencanaan ialah membuat naskah atau perancangan rencana pembangunan yang secara resmi adalah tanggung jawab tubuh perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. PP 17/2017 terdiri dari 11 Bab dan 37 Pasal. Penyusunan Renstra K/L dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024. JAKARTA–“Pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan fokus pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia yang ditunjukkan dengan IPM yang meningkat menjadi 75,54, menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen dan pengangguran menjadi 3,6-4,3 persen, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah yang. Dadang Solihin • 104. Tahap Pelaksanaan (on going). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Kamu yang hafal pembukaan UUD 1945, pastinya tahu bahwa tujuan pembangunan nasional tersemat pada alinea keempat. Rancangan teknokraktik Renstra adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa scenario pembangunan selama periode rencana. sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. 1) usaha. PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG. . RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan. Pun demikian dengan pola dan tahapan pembangunan nasional pada masa Orde Baru yang memiliki perencanaan tersendiri. 2) Pengertian Pembangunan Ekonomi, Indikator, Dampak, dan Hambatannya. Tahapan Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 2. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33/2004; 2. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap ketiga yakni terdiri atas rencana nasional, rencana provinsi, rencana kabupaten/kota. PP No. Penetapan rencana. Pasal 2 (1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2009. go. Dadang Solihin • 830 views. (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. penetapan rencana; c. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL . Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun. tahapan, P5D hampir sama dengan SPPN (Sjaifudian 2003),. Email : info.